AKIBAT BERBAGAI PENYIMPANGAN DI AWAL KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Akibat Berbagai Penyimpangan pada Awal Kemerdekaan

1. Periode 1945 - 1949

       Pemerintahan parlementer tidak berjalan sebagaimana harapan Maklumat pemerintahan 14 November 1945. Karena keadaan politik dan keamanan negara yang kacau. Kejadian ini mamaksa Presiden untuk mengambil alih kekuasaan menjadi sistem pemerintahan presidensial

2. Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

       Akibat penggabungan ini, negara RIS yang terdiri dari 7 negara bagian, menjadi 3 negata bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur

3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

        Konstituante gagal menetapkan UUD yabg tetap sebagai pengganti UUDS 1950. Kegagalan ini di anggap Presiden Soekarno dapat membahayakan keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dengan dukungan sebagian besar rakyat Indonesia, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembalinya kepada UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan UUD 1945; Batang tubuh 16 bab, 37 pasal; 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan

4. Periode Orde Lama (1959 – 1965)

        Beberapa penyimpangan tersebut mengakibatkan tidak berjalannya sistem sebagaimana UUD 1945, memburuknya keadaan politik, keamanan dan ekonomi sehingga mencapai puncaknya pada pemberontakan G-30-S/PKI

5. Periode Orde Baru (1965 – 1998)

        Krisis ekonomi yang berkepanjangan, besarnya hutang yang harus di pikul oleh negara, meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial, menumbuhkan krisis di berbagai bidang kehidupan

6. Periode Global (Reformasi)

    1. Orde Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernega

        ra kea rah yang lebih baik

    2. Era reformasi juga telah menghasilkan Amandemen I-IV UUD 1945, yang akan memper

        tegas prinsip-prinsip konsistensi dalam membangunsistem pemerintahan masyarakat

        yang demokratis